pentingnya pendanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan. Diskusikan mengenai pentingnya pendanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan! Silakan mengemukakan pendapat berdasarkan analisis sendiri dengan tidak mencopy paste jawaban teman yang lain Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, pemerintah pusat menggelontorkan dana ke pemerintah daerah yang. pentingnya pendanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan

Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) atau biasa disingkat QRIS (dibaca KRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan QR Code. Tugas umum dan tugas pembangunan ini sangat berhubungan, artinya dalam menjalankan tugas pemerintahan, aparatur pemerintah juga melaksanakan tugas pembangunan, begitu. 3. Dalam pengawasan jalan masyarakat dapat berperan dalam pengawasan fungsi dan manfaat jalan, serta pengendalian fungsi dan manfaat. Sejalan dengan itu, pemerintah pusat juga telah mendorong pemda untuk mempercepat penetapan APBD 2022 di 31 Desember 2021. Direktur Barang Milik Negara (BMN) DJKN Kemenkeu, Encep Sudarwan,. Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (mencabut PP No. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya, kemudian menyampaikan kepada rapat anggota. Workshop Pengawasan Pembangunan Ekonomi Daerah Angkatan I yang diikuti oleh 60 pegawai dari BPKP Pusat dan Perwakilan BPKP dibuka secara langsung oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PKD) Dadang Kurnia. Selama ini, Hadi menyoroti lemahnya pembinaan, pengawasan dan inovasi. 3, no. id 3email: mujiyanto5937@bpkp. Dengan begitu setiap kebjakan yang dibuat dapat mengakselerasi pembangunan karena berbasiskan ilmu pengetahuan. 20/2003, ps 34 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah. Penyidikan dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) dan pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan OJK. Dalam buku tersebut, dijelaskan bahwa Anthony Giddens membagi fungsi pemerintahan sebagai berikut: Ilustrasi Fungsi Pemerintah dalam Penyelenggaraan. Dalam pembangunan jalan masyarakat dapat berperan dalam penyusunan program, penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan. Sektor : IKNB. Penyelenggara wajib menggunakan sistem elektronik dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dan wajib dimiliki, dikuasai, dan dikendalikan oleh Penyelenggara; 20. Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun: a. Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan dan. DAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang. I. Berkaitan dengan proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja memang pada proyeksi tersebut memang masih kurang terhadap proporsi ideal yang pada Tahun Anggaran 2019 berada pada. JAKARTA, KOMPAS. com - Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/SEOJK. Namun, menurut dalam Dialog Khusus Interaktif di TVRI (16/11), Menteri PU Djoko Kirmanto dalam kenyataanya belum dilaksanakan. memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung maupun tidak langsung pada pengguna jasa Penyelenggara Bursa Karbon;PEMBANGUNAN NASIONAL DENGAN ASAS ATAU PRINSIP PRESIDENSIALISME . Download citation file:Infografis Sektor Jasa Keuangan Tetap Terjaga Stabil Ditopang Permodalan yang Kuat dan Likuiditas Memadai. Bisnis. Selain itu, pemerintah pusat juga mendorong penguatan dari aspek pengawasan. Kewenangan Camat Dalam Pembinaan dan Pengawasan Dana Desa . Kemudian anggarannya, menganggarkannya harus jelas, memastikan dengan baik," ujar Tjahjo dalam acara. com - Kementerian Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah (BMD) untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang bersal dari lingkungan internal organisasi pemerintah (Baswir, 1999). menyusun kebijakan, standar, dan prosedur penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital; b. Selama ini, Hadi menyoroti lemahnya. Fungsi Pengawasan Pendidikan Secara umum telah dikemukakan bahwa hasil pengawasan dapat memberikan manfaat bagi perbaikan dan peningkatan efektivitas proses manajemen organisasi. 2. Hal tersebut tercantum dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Pendanaan IKN yang ditargetkan rampung pekan depan. Menurut PerBawaslu Nomor 20 Tahun 2018, pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu. 4. POJK 10 - 05 - 2022. C) menekankan pada kemampuan dan kompetensi untuk mengetahui, memahami, mendalami, dan melaksanakan peraturan perundang undangan yang terkait dengan pangadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Salah satu sumber pembiayaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. com - 11/10/2018, 15:10 WIB. Peran Bank Indonesia, otoritas pengawasan, dan pemerintah harus ditetapkan secara jelas. PEDOMAN PENERAPAN APU DAN PPT BERBASIS RISIKO PADA PENYELENGGARA TRANSFER DANA BUKAN BANK DAN PENYELENGGARA KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING BUKAN BANK Author: Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Subject: Pedoman Created Date: 1/15/2020 12:03:43. Kehadiran meliputi: regularitas, dapat dipercaya/diandalkan dan. pendanaan dan efisiensi penyelenggaraan sistem sekolah itu sendiri”. Swastanisasi jalan tol pada prinsipnya dapat melayani fungsi. 2. 10. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara, pengawasan ditujukan. , M. JAKARTA, KOMPAS. REPUBLIKA. Pembangunan Desa Berbagai program pembangunan di Indonesia yang dilakukan. A. Pembangunan infrastruktur ini dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan antarwilayah. Dasar pertimbangan dan tujuan diselenggarakannya asas dekonsentrasi yaitu: a. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. 05/2019 Tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Paparan Kepala Grup Penanganan APU PPT OJK adalah dokumen yang berisi penjelasan tentang tugas, fungsi, dan peran OJK dalam mencegah dan menangani tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan. dan/atau Satuan Tugas dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum. Modul ini bermanfaat bagi para pelaku pembangunan. terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar. 15. terhadap perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan, perencanaan, dan kebijaksanaan untuk waktu yang akan datang. Bentuk korporasi dibatasi pada organisasi pemerintah, badan. Tanggal Berlaku : 14 Juni 2022. KUMPULAN SOAL MOOC PPPK 2022. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk. Baca juga: Upaya Pemerintah Indonesia dalam Meningkatkan Kualitas Tenaga Kerja. 05/2021 t entang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Adil. Acara ini dipimpin oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Endah Murniningtyas. Latar Belakang dan Tujuan. Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. Indikator Kesehatan kabupaten/kota. Aspek yang menjadi sorotan ialah Perencanaan dan Manajemennya. Pembangunan Ekonomi: Pengertian dan Elemen Pentingnya. Berdasarkan mandat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembangunan perlu dilaksanakan secara partisipatif termasuk di tingkat desa. Peranan Pembiayaan Pembangunan dan Investasi dalam Pembangunan Daerah - Neliti. Pasal 11 (1) Pembinaan dan pengawasan RP3KP DIY dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi RP3KP. Salah satu contoh penerapan Simplified CDD adalah pada produk atau jasa yang dibuat khusus untuk mendukung program pemerintah. Skripsi . PENGAWASAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN I. 3. (5) Dalam hal Penyelenggara tidak memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal surat permintaan Otoritas Jasa Keuangan, Penyelenggara dianggap membatalkan permohonan perizinan. Penyelenggara dapat melakukan kerja sama pertukaran data untuk peningkatan kualitas LPBBTI; 19. JAKARTA, KOMPAS. BAGIAN II. "Perencanaan anggaran penting. Sedangkan pengawasan micro-prudential lebih ditujukan untuk memantau tingkat kesehatan bank secara individual. Nomor Regulasi : 9/POJK. Tugas dan Fungsi BPKP. dan arah pembangunan nasional merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan nasional 20 tahun ke depan. Tugas dan Fungsi BPKP. Selain itu adanya MK sebagai. DAFTAR ISI. Dalam manajemen, tahap perencanaan memegang peranan penting, karena perencanaan merupakan langkah awal untuk memiliki sebuah pedoman kerja yang terarah dan jelas, sehingga aktifitas organisasi dapat diarahkan untuk. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu Kegiatan Utama dalam Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu: 1. 33 Tahun 2004. 585) “Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan”. UMUM: Pembangunan Nasional antara lain dapat diwujudkan melalui upaya mendorong tumbuh dan berkembangnya jasa konstruksi secara mantap, peningkatan keandalan dan daya saing jasa konstruksi nasional, yang selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. pentingnya pendanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan RTP live:96. Seperti pernah diungkap Presiden Joko Widodo, pemindahan ibu kota setidaknya akan menelan anggaran hingga Rp 501 triliun. Rancangan peraturan ini menjelaskan definisi, syarat, kewajiban, dan sanksi bagi penyelenggara LPBBTI, baik yang. com - Dalam mempersiapkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Pemilu dan Pilkada 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan merujuk pada regulasi terbaru yaitu PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Risiko TPPU: 55 B. Target Kinerja Sasaran Kegiatan (Output) Sasaran program pengawasan BPKP diharapkan dapat dicapai terlaksananya kegiatan- kegiatan utama pengawasan intern. Pembangunan juga dapat melibatkan kerjasama antar desa. Hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan semua pihak terkait melalui kebijakan insentif maupun disinsentif, membangun infrastruktur yang resilien, termasuk. JAKARTA - Pada hari Senin (7/3) Kedeputian Bidang Kemaritiman dan SDA Kementerian PPN/Bappenas mengadakan FGD bertema "Menuju Terwujudnya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia" di Ruang SS-3 Bappenas. 1. (2) Pelaksanaan kegiatan. Sebagai tindak lanjut dari upaya reformasi pengaturan SP, Bank Indonesia menerbitkan PBI tentang Sistem Pembayaran (SP) yang diharapkan dapat menata kembali struktur industri SP, serta memayungi ekosistem. Mirip dengan yayasan, kelompok-kelompok ini dapat dibebaskan dari pajak dan ada semata-mata untuk tujuan pembiayaan proyek-proyek khusus. Kegiatan dalam sistem pendidikan nasional secara umum meliputi dua jenis yaitu pengelolaan pendidikan dan kegiatan pendidikan. Mengetahui apakah kegiatan usaha berjalan sesuai rencana yang telah digariskan. Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu; 2. Pembangunan bangunan gedung negara ini diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan. Penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis pada e-planning. Latar Belakang dan Tujuan. Hyman (1993) Pembiayaan pembangunan adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari upaya-upaya pemerintah dalam rangka membiayai berbagai pengeluaran pemerintah sesuai fungsi yang diembannya terkait penyediaan barang dan jasa bagi masyarakat, dimana dalam kegiatan penyediaan barang dan jasa yang. Dokumen ini juga menyajikan data dan statistik terkait dengan penerapan program APU PPT oleh PJK,. "Pendanaan untuk persiapan, pembangunan, dan pemindahan IKN serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus IKN bersumber dari APBN dan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian tertulis dalam RPP tentang. Oleh karena itu pemerintahan terbawahSuasana RDP Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu dan DKPP ANGGOTA Komisi II DPR RI Aminurokhman meminta penyelenggara pemilu harus mengedepankan dan menjaga transparansi, akuntabilitas, dan objektivitas. pembangunan; dan c. Baca. Bisnis. Pengendalian adalah proses dalam mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan telah dilakukan berhasil mencapai. Ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015. sumber pembiayaan konvensional berasal dari pendapatan daerah/kota (pajak, retribusi, hibah dll), sedangkan sumber pembiayaan non-konvensional berasal dari kerjasama pihak pemerintah dengan. Mengetahui apakah semuanya dijalakan dengan instruksi dan asas-asas. Laporan Keuangan Kantor Pusat BPKP Tahun 2022 (Audited) CaLK-Pendahuluan - 8 - V. 2. H. Oleh karena itu, memahami manajemen dan keterampilan dalam menerapkan fungsi-fungsinya menjadi penting. pengorganisasian, wadah, struktur, fungsi dan mekanisme, sehingga perencanaan dan pengawasan memiliki standard dan tujuan yang jelas. com - DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) mempunyai tiga fungsi utama, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018; Mengingat : 1. Sekolah diharapkan dapat berupaya menciptakan dan meningkatkan situasi, kondisi, dan budaya. Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat LPBBTI adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkanUntuk pencapaian tujuan ini, perlu memperhatikan pengawasan pada beberapa aspek pelaksanaan, yaitu: 1. 05/2022. Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah termasuk tetapi tidak terbatas pada identitas, transaksi, atau perikatan antara PJK dan Nasabah. Largest Font. jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 14. bahwa untuk. Pada prinsipnya, kegiatan zakat dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi utama: pengumpulan dan pendistribusian. Penyusunan laporan hasil pengawasan; e. Pengertian. Dalam pelaksanaannya, pembinaan dan pengawasan meliputi antara lain sistem pendanaan, dan pengawasan atas investasi kekayaan Dana Pensiun. Dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 disebutkan bahwa SDM yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah pembina, penanggung jawab, dan organisasi penyelenggara pelayanan publik. Direksi: a. Dari arti katanya di KBBI sudah bisa kita bedakan bahwa kegiatan memeriksa dan mengawasi. 10. com – Setiap negara tentu dihadapkan dengan permasalahan pembangunan ekonomi. Orang tua atau peserta didik; 3. Berikut adalah tugas dan wewenang Bawaslu: a. pencegahan pendanaan terorisme dalam penyelenggaraan kegiatan jasa sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing; e. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung dan pengawasan oleh pengawas fungsional. Reformasi pengaturan Sistem Pembayaran (SP) sebagai bagian dari Blueprint SP Indonesia (BSPI) 2025 bertujuan untuk mencari titik keseimbangan antara upaya optimalisasi peluang. Itulah yang dipaparkan oleh Jarot W. Dalam melaksanakan fungsi bidang Pengawasan Sektor Pasar Modal mempunya tugas pokok: Merumuskan. Nilai Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. terajut dengan harmonis dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara. Pasal 106 (1d): Ruang lingkup Usaha Jasa Pembiayaan meliputi (d) kegiatan menyediakan, mengelola dan mengeoperasikan penyelenggaraan layanan jasa. penerapan proses manajemen risiko dalam penggunaan Teknologi Informasi. dimana pengawas memegang peranan penting dalam memajukan atau meningkatkan mutu pendidikan, maka hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari kompetensi pengawas dalam melaksanakan fungsinya. Peraturan Kepala Badan. 000 MW. 13 September 2023. Desa perlu untukmelakukan pengelolaan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam rangka pendanaan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut KPBU IKN adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan. a. 1. dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran oleh Penyedia Jasa Pembayaran dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran; Mengingat : 1. bahwa untuk meningkatkan peranan perusahaan pembiayaan infrastruktur dalam perekonomian nasional dan meningkatkan pengaturan prudensial, perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan Hal itu diutarakan dalam pemaparan disertasinya yang berjudul "Pengaruh Implementasi Kebijaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia" di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Cilandak, Jakarta Selatan, Selasa (30/4). Almaidha Sitompul. Mengenai pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. I. Sejumlah pihak menolak pendanaan IKN Baru masuk PEN 2022. Teori Perencanaan Pembangunan Dalam amanat UUD. ) Bank Umum Syariah Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah. Modul ini juga mengulas tentang kebijakan dan regulasi yang terkait dengan pembangunan jalan, serta contoh studi kasus dan evaluasi. KOMPAS. Berita terkini dan informasi terbaru hari ini seputar Ekonomi. PENYELENGGARA TRANSFER . Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 27 Mei 2017, di halaman 7 dengan judul "Tantangan Pembiayaan Pembangunan". pdf. b. Tanpa pengawasan maka pembangunan tidak akan berj,alan sebagaimana mestinya. Kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia atau SDM aparatur penyelenggara pelayanan publik. tingkatan dan tidak terbatas hanya pada kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. meningkatkan akses. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, menetapkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi. PENJELASAN UMUM Profil dan Kebijakan Teknis A. 8. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, ditegaskan bahwa pendanaan penyelenggaraan pemerintahan agar terlaksana secara efisien dan efektif serta untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan, diatur sebagai berikut: 1. 7. com, JAKARTA - Pada Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP26) ke-26 di Glasgow Skotlandia (1-12 November), fokus utama para pemimpin negara, ilmuwan, dan petinggi bisnis adalah bagaimana pemangku kepentingan dapat berkolaborasi untuk mendanai dan mengimplementasikan target pengurangan emisi. Siklus manajemen bencana merupakan siklus yang saling berkesinambungan di antara setiap tahap kejadian bencana, baik alam, nonalam, maupun sosial. Pembiayaan pembangunan semakin lama semakin menjadi kebutuhan yang mendesak dan sekali lagi, kemampuan keuangan pemerintah daerah cenderung masih terbatas dan seringkali masih bergantung pada dana dari pemerintah pusat. Hubungan struktural merupakan hubungan yang didasarkan pada tingkat dan jenjang di pemerintahan. Untuk mewujudkan organisasi publik yang akuntabel harus mengandung mekanisme berikut : 3. Sistem. Funding atau Pendanaan merupakan tumpuan utama dalam membuat bisnis atau mengembangkan bisnis dan perusahaan. Pengawasan menekankan pada tertib penyelenggaraan dan hasil pekerjaan.